Tambahkan Massachusetts ke dalam daftar negara bagian AS yang akan memberikan perhatian legislatif terhadap perjudian online, termasuk poker online, pada tahun 2025. Dua rancangan undang-undang perjudian online serupa telah diperkenalkan di House dan Senat Massachusetts, meskipun hingga saat ini belum ada jadwal dengar pendapat atau pemungutan suara untuk kedua rancangan tersebut.
Versi House dari rancangan undang-undang iGaming Massachusetts, HD 4084, diajukan oleh Anggota DPR Negara Bagian Massachusetts, Daniel Cahill. Sementara itu, versi Senat, SD 2240, diajukan oleh Senator Negara Bagian Paul R. Feeney. Bahasa yang digunakan dalam kedua rancangan ini secara spesifik mengizinkan poker online selain berbagai bentuk permainan kasino online lainnya.
Rancangan Undang-Undang iGaming Sudah Dibahas Sejak Musim Panas 2024
Tidak mengherankan jika Massachusetts menjadi salah satu negara bagian yang mempertimbangkan undang-undang iGaming di awal 2025. Pada Agustus lalu, seorang anggota legislatif lainnya, David K. Muradian Jr., mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang iGaming pada awal 2025.
Namun, Muradian sempat pesimis terhadap peluang keberhasilan rancangan tersebut. Sebagai anggota minoritas Partai Republik di legislatif Massachusetts, ia menyatakan bahwa Partai Demokrat menunjukkan sedikit minat terhadap iGaming. “Secara realistis, proses untuk meloloskan iGaming [di Massachusetts] bisa memakan waktu beberapa tahun,” kata Muradian.
Yang menarik, rancangan undang-undang yang baru-baru ini diperkenalkan di Massachusetts diajukan oleh dua anggota Partai Demokrat, yaitu Cahill dan Feeney. Apakah Muradian akan mengajukan rancangan undang-undang saingan dalam waktu dekat masih belum diketahui secara publik.
Fitur Unik pada Rancangan Undang-Undang Perjudian Online Cahill dan Feeney
Rancangan undang-undang dari Cahill dan Feeney memiliki fitur unik terkait poker online. Jika perjudian online disahkan di negara bagian ini, setiap operator hanya akan diizinkan memiliki satu skin di bawah rancangan awal undang-undang tersebut. Namun, setiap operator dapat (tidak wajib) meluncurkan skin kedua dengan merek terpisah yang secara khusus diperuntukkan untuk operasi poker online.